Diduga Dinas Pendidikan Purwakarta Mark Up Dana BOS Tahun 2016

Diduga Dinas Pendidikan Purwakarta Mark Up Dana BOS Tahun 2016

Minggu, 14 April 2019, 11:57:00 PM
Pasang iklan


Purwakarta - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah bertujuan untuk meringkan beban masyarakat atas biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun dan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah.


Penyaluran Dana Bos dilakukan melalui mekanisme transfer dari pemerintah Pusat ke pemerintah provinsi dan kemudian langsung di transfer ke rekening sekolah.


Sedangkan yang terjadi di lapangan sangat berbeda diduga mark up data penerimaa dana BOS. Dalam data yang di peroleh SPN.com, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan,jumlah sekolah penerima BOS berbeda antara NPHD dengan data penerimaan pada rekapitulasi Dana BOS.


Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOS 2016,Jumlah sekolah negeri yang menerima Dana BOS sebanyak 609 sekolah.


Selain itu, terdapat 31 SD negeri yang tidak terdaftar sebagai penerima Dana BOS dalam NPHD, tetapi termasuk dalam data penerimaan pada rekapitulasi perhitungan dana BOS.


Dalam data BPK ,Dinas Pendidikan telah menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) pertanggungjawaban Dana BOS,akan tetapi POS tersebut belum di terapkan secara optimal.


Atas permasalahan tersebut,Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Kepala Dinas Pendikan mengakui dan memberikan tanggapan bahwa terjadinya selisih NPHD dengan laporan realisasi belanja BOS dari masing - masing sekolah.


BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta agar memerintahkan inspektorat Kabupaten Purwakarta menelusuri Saldo Kas Dana Bos yang valid sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dan melaporkan hasilnya ke BPK.


Saat dikonfirmasi kepala Dinas pendidikan belum berhasil.


Begitupun Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Purwakarta,Jum'at (12/4/2019) untuk dimintai keterangannya belum berhasil.(Red)

TerPopuler