Bupati dan DPRD Purwakarta Sepakati 24 Propemperda Tahun 2020

Bupati dan DPRD Purwakarta Sepakati 24 Propemperda Tahun 2020

Senin, 25 November 2019, 9:17:00 PM
Pasang iklan



Vnews.co.id - Purwakarta, Bupati dan DPRD Kabupaten Purwakarta menyepakati sebanyak 24 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Tahun 2020, baik yang berasal dari prakasa DPRD maupun yang berasal dari Bupati. Persetujuan bersama itu diputuskan  dalam Rapat Paripurna Pembahasan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang dibuka resmi oleh Ketua DPRD Purwakarta H Ahmad Sanusi, Jumat (22/11).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Purwakarta Hj, Anne Ratna Mustika, Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartin dan S.Ag, Warseno SE, unsur Forkopimda, Sekda Yus Permana, para kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, Kabag Risalah dan Rapat Dicky Darmawan, SH, M.Hum, para pejabat di  lingkungan DPRD, dan  sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H. Komarudin , SH, MH, dalam laporannya menyampaikan, lazimnya dalam konteks telaah hukum terdapat 3 jenis tinjauan, yakni tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Namun, tanpa mengabaikan pentingnya tinjauan yuridis, maka DPRD lebih berpijak pada tinjauan filosofis dan sosiolois.

“Hal ini untuk menghindarkan terciptanya produk-produk hukum yang kering dan berjarak sosial tinggi, karena hanya didasari pendekatan yuridis formal. Pada sisi lain membiasakan tumbuhnya formulasi kebijakan bottom up, yang lahir dari pengamatan dan atas kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, raperda yang substansinya lebih berbicara perihal struktur dan mekanisme birokrasi, maka dilepas untuk menjadi urusan eksekutif,” jelasnya.

Adapun 8 raperda prakarsa dewan, terang Komarudin, sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta No. 171.1/Kep 26 DPRD/2019, adalah Raperda tentang penanaman modal; Raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan; Raperda tetang perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;  Raperda tentang Pondok Pesantren; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2013 tentang pemberdayaan dan penempatan kerja lokal;  Raperda tentang desa; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Ditambahkannya, 16 raperda yang menjadi Keputusan Bupati No. 188.342/4009/Hukum adalah sebagai berikut; Raperda tentang pertanggugjawaban pelaksanaan APBD 2019;  Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020; Raperda tentang APBD 2021; Raperda tentang pencabutan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta; Raperda tentang Kota Layak Anak;  Raperda tentang penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkolosis; Raperda tentang perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Selain itu, sambung Komarudin, Raperda tentang pengelolaan penerangan jalan umum Raperda tentang tentang pengelolaan ruang terbuka hijau pertamaman dan pemakaman; Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupatn Purwakarta; Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh; Raperda tentang rencana induk sistem pengendalian air minum; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2021; Raperda tentang RDTR di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta; Raperda tentang perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. (Humas DPRD)




 Bupati dan DPRD Purwakarta

Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2020

 

Purwakarta -  Bupati dan DPRD Kabupaten Purwakarta menyepakati APBD Tahun Anggaran 2020. Persetujuan bersama itu diputuskan, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020, yang dibuka resmi oleh Ketua DPRD Purwakarta H Ahmad Sanusi, Jumat (22/11) malam.

Menurut Ahmad Sanusi, keputusan bersama itu diambil setelah melalui serangkaian pembahasan dalam rapat-rapat DPRD, yang membahas tentang RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020. Sesuai PP No. 12/2018 pasal 9 ayat (2) dan (4), sambungnya, pembahasan Raperda APBD melalui pembicaraan tingkat I dan II. 

“Pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna penyampaian laporan, pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dan pendapat akhir Bupati. Secara detil dilakukan oleh Badan Anggaran sesuai tugas pembidangannya,”jelasnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag, dalam laporannya menyampaikan, pembahasan RAPBD 2020 telah dilakukan baik oleh tim internal Badan Anggaran, maupun dengan TAPD dengan mengundang perangkat daerah dan lembaga lainnya. Adapun sistematika laporan Badan Anggaran, kata Neng Supartini, disusun sebagai berikut: pendahuluan, landasan  hukum, pembahasan, kesimpulan, penutup.

Menurutnya, sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 106 ayat (1) PP. No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati tentang RAPBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

“Dengan ikhtikad dan niat baik bersama, akhirnya pembahasan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan,”ujarnya.

Neng Supartini menegaskan, nilai pendapatan daerah Tahun 2020 ini merupakan realitas yang disusun sesuai keinginan serta kepentingan publik. Artinya, imbuhnya, RAPBD ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh elemen masyarakat Purwakarta. Sebagaimana disampaikan Bupati, lanjutnya, dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 pendapatan daerah sebesar Rp. 2.322.179.013.252,- ( Dua trilyun tiga ratus dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama dengan TAPD, yang salah satunya membahas tentang Pendapatan Asli Daerah, semula sebesar Rp. 489.102.380.154,- (Empat ratus delapan puluh sembilan milyar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp. 537.244.347.643,- ( lima ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

“Sehingga komposisi pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi berimbang,”ujarnya.

Sementara itu, juru bicara fraksi yang menyampaikan pendapatnya adalah Hj. Enah Rohanah (Fraksi Golkar), Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra), Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (Fraksi PKB), Yadi Nurbahrum (Fraksi PDIP), Ir. M. Arif Kurniawan (Fraksi PKS), Asep Chandra (Fraksi Demokrasi Pembangunan Nasional/PDN), dan Muhsin Junaedi (Fraksi Gabungan Berkarya, PAN, dan Hanura / Berani). Intinya, menerima dan menyetujui raperda tersebut. Mereka juga mengapresiasi kerja keras TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) dan Badan Anggaran DPRD.

Dalam pandangan akhirnya, Bupati Anne Ratna Mustika memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang mana telah mengemban tugasnya selaku fungsi keuangannya bersama TAPD, telah dapat menyelesaikan salah satu agenda penting, yakni membahas dan menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2020.

“Alhamdulillah, dengan kerja keras kita akhirnya dapat menyelesaikan pembahasan dan persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini,” kata Bupati, seraya menambahkan hal ini  mencerminkan adanya kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Pasalnya, lanjutnya, RAPBD 2020 ini memiliki makna sangat penting, karena merupakan aktualisasi dan respon dari  berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Purwakarta.

Dalam penyususannya, Kabupaten Purwakarta masih mengacu pada PP No. 58/2005, karena PP. No. 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada waktu RAPBD Tahun Anggaran 2020 disusun baru diterbitkan. “Jadi RAPBD Tahun 2020 ini merupakan masa transisi, di mana pada penyusunan RAPBD berikutnya kita akan mengacu pada PP 12/2019,” ujarnya

Pada akhir rapat paripurna Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi mengharapkan, Bupati agar segera melaporkannya ke Gubernur Jawa Barat, sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat segera dievaluasi.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Purwakarta Hj, Anne Ratna Mustika, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dan Hj. Neng Supartini, S.Ag, unsur Forkopimda, Sekda Yus Permana, para kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, Kabag Risalah dan Rapat Dicky Darmawan, SH, M.Hum, para pejabat di  lingkungan DPRD, dan  sejumlah tamu undangan lainnya.  (Red)

TerPopuler