DPRD Purwakarta Dukung Aliansi Umat Islam

DPRD Purwakarta Dukung Aliansi Umat Islam

Senin, 02 Desember 2019, 3:24:00 PM
Pasang iklan


Vnews.co.id - Purwakarta,Ratusan umat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam, Jumat ( 29-11-2019) berorasi di depan gedung DPRD Purwakarta. Mereka menyerukan kepada anggota DPRD Purwakarta turut mendukung gerakan mereka, yang meminta Sukmawati Soekarnoputri, seorang tokoh nasional, untuk segera diproses hukum.

Tuntutan umat ini terkait dengan viralnya video Sukmawati yang mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan, yang membanding-bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Ir. Soekarno dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu yang bertema “Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkap Radikalisme dan Berantas Terorisme”. Ini kali kedua Sukmawati dinilai telah melecehkan Syariah Islam, karena pernah juga ia membandingkan antara konde dengan cadar, dan kidung dengan adzan.

Tuntutan masyarakat ini juga sejalan dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat yang telah mengambil sikap, bahwa pernyataan atau pertanyaan Sukmawati dinilai telah menyinggung hati dan perasaan umat Islam. Selanjutnya, MUI menghormati proses hukum yang diberlakukan kepada Sukmawati dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra) didampingi Sekretaris Komisi Moh Arief Kurniawan (Fraksi PKS), Zaenal Arifin (Fraksi PKB), dan Muhsin Junaedi (Fraksi Berani), berkenan menerima perwakilan dari Aliansi Umat Islam, di ruang rapat gabungan komisi. 

Satu per satu para kyai dan ulama itu dan tokoh masyarakat yang terpandang di Purwakarta itu, menyampaikan aspirasi umat. Mereka antara lain ustadz Ridwan, H. Ahmad Tajudin, Asep, Rustandi adalah ulama-ulama lainnya. Intinya, mereka minta DPRD Purwakarta turut mendukung dengan membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI. Isinya, mengharapkan kepada Kapolri yang baru agar Sukmawati Soekarnoputri segera diproses secara hukum. Pasalnya, ini adalah kali kedua Sukmawati dinilai melecehkan agama dan melukai perasaan umat.

´Bagaimanapun pernyataan Sukmawati Soekarnoputri telah melecehkan Syariah Islam dan melukai perasaan umat.,” ujar ustadz Ridwan.    

Setelah berdialog cukup panjang, Ketua Komisi IV Said Ali Azmi menyanggupi untuk membuat surat pernyataan dimaksud, sesuai permintaan para ulama. “Kami juga akan mendorong  Bupati untuk membuat surat pernyataan yang sama, sebagai bukti bahwa kita memang satu hati dan satu pikiran,” tegas Said.

Pada kesempatan yang sama, Said juga memohon doa dan dukungan para ulama, karena pihaknya tengah menggodok Raperda Pondok Pesantren. “ Sehubungan dengan pembahasan Raperda Pondok Pesantren tersebut, tentunya kami juga akan sering bertemu untuk berkonsultasi, sehingga kami dapat menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi para ulama dan masyarakat,”kata Said. (Humas DPRD). 

 


Pemda dan Iwapa Temui Jalan Buntu

 

Purwakarta – Komisi II DPRD Purwakarta yang memediasi pertemuan antara Pemda dan Iwapa (Ikatan Pedagang Pertokoan) Pasar Jumat, yang digelar di ruang rapat gabungan komisi, Jumat (29-11-2019) sore menemui jalan buntu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar  jam tersebut, anggota DPRD hanya dihadiri Ketua Alaikassalam, SH.I (Fraksi PKB) dan Wakil Ketua Komisi II Yadi Nurbahrum. Kebetulan  anggota yang lain tengah mengikuti kegiatan reses yang dimulai pada hari Jumat tersebut.

“Kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan anggota Komisi II yang lain, karena pada hari Jumat ini bertepatan dimulainya kegiatan reses, di mana semua dewan berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing,”jelas Alaikassalam, yang biasa dipanggil Alex.

Sementara, pihak Pemda diwakili Sekda Yus Permana, Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teerpadu Satu Pintu) M. Nurcahya dan perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Indag. Sedangkan dari pihak Iwapa, dihadiri Ketua Iwapa Pasar Jumat Iwam Sofwan Arif dan  jajarannya serta sejumlah perwakilan para pedagang.

Dalam pertemuan pertama yang digelar beberapa waktu lalu sempat ditunda, lantaran tidak dihadiri Sekda. Namun, dalam pertemuan ke dua pun gagal mencapai kesepakatan, karena terjadi perubahan yang sangat prinsipil, tentang pembangunan Mall Pelayanan Publik Terpadu (MPPT).

“Setelah kami melakukan study banding tentang pembangunan MPPT  ke Banyuwangi,  Denpasar, Bogor, Bandung, ternyata  MPPT mengalami perubahan peruntukan, karena tidak bisa disatukan dengan pasar. Hal ini mengacu pada UU 25/009 tentang Mall Pelayanan Publik,” jelas Sekda.

Yus Permana menambahkan, supaya diakui oleh Kemenpan RB (Reformasi Birokrasi), yang dimaksud pelayanan publik ternyata tidak hanya pelayanan dari OPD, tetapi juga pelayanan-pelayanan publik lainnya baik dari kejaksaan, imigrasi, perbankan, kepolisian.

“Sehingga kalau semula kita hanya akan memakai bagian atas dari pertokoan, yakni untuk 22 OPD, sekarang membengkak jadi 32 lokal yang dibutuhkan. Karena berkaitan dengan berkas-berkas administrasi negara yang disimpan di sana, maka harus steril dari kegiatan pasar atau kegiatan lain. Kantor Imigrasi Purwakarta nanti, rencananya juga akan melayani masyarakat Subang,”ujar Yus Permana, seraya menambahkan untuk kpentingan ini Pemda juga harus menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan fasilitas lain yang diperlukan

Yus juga menawarkan beberapa opsi kepada Iwapa, sebagai pengganti tempat mereka berdagang, antara lain akan membangun Blok A Pasar GS atau tempat lain yang dipandang layak.

“Namun, ini belum tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Kalau para pedagang setuju, APBD Tahun Anggaan 2020 akan diselaraskan sebelum evaluasi gubernur. Kita bisa juga bekerjasama dengan pihak ketiga,”ujar Sekda.

Wakil Ketua Komisi II Yadi Nurbahrum menyampaikan, pihaknya sangat memaklumi keinginan para pedagang, tapi rencana Pemda ini juga demi memenuhi kebutuhan masyarakat Purwakarta secara luas.

Lantaran Iwapa belum bisa menjawab opsi  Sekda tersebut, maka Alex menutup pertemuan pada hari itu.  Pihaknya, sepenuhnya menyerahkan kepada pedagang, apa dalam pertemuan berikutnya minta difasilitasi Komisi II kembali atau berhubungan dengan Sekda langsung. “Kami serahkan kepada para pedagang minta kami fasilitasi kembali atau langsung berhubungan dengan Sekda,”jelasnya.(Humas DPRD/Red)

TerPopuler