Pembangunan Rehab Gedung Aula Husni Hamid Molor Dari Jadwal Dokumen Kontrak

Pembangunan Rehab Gedung Aula Husni Hamid Molor Dari Jadwal Dokumen Kontrak

Kamis, 26 Desember 2019, 11:25:00 AM
Pasang iklan


Vnews.co.id - Karawang,Pembangunan rehab gedung Aula Husni Hamid Yang digarap oleh CV. Wira Karya Putera dengan pagu anggaran 1.449.985.000,00, pembangunan rehabnya belum juga selesai.  

Semestinya sesuai dengan dokumen kontrak tersebut pembangunan rehab itu harus sudah selesai pertanggal 16 Desember tahun 2019 (3 Oktober  2019 s. d. 16 Desember 2019). 

Kendatipun ada penambahan 50 hari dari tanggal 16 Desember 2019 dan dikenakan sanksi denda bagi rekanan,  tapi hal itu menjadi pertanyaan banyak pihak. 

Pasalnya pembangunan rehab itu lokasinya ada didalam wilayah kerja Bupati Karawang yaitu dilingkungan Pemkab Karawang, seharusnya pengerjaan proyek rehab itu tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Yang ada didalam dokumen kontrak guna menunjukan kredibilitas perusahaan jasa Dan konstruksi. 

Ketika dikonfirmasi ke alamat kantor CV. Wira Karya Putera yang mengerjakan rehab gedung Aula Husni Hamid, menurut salah seorang warga setempat yang rumahnya berdampingan dengan alamat kantor perusahaan CV.WKP menerangkan bahwa rumah itu sejak dulu tidak pernah dijadikan kantor, melainkan ditempati sama pemiliknya. Kemudian sama pemiliknya dikontrakkan sama orang lain dan sekarang rumah itu kosong karena yang ngontrak nya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi.

Sementara di tempat terpisah baru baru ini salah seorang Praktisi Hukum Asep Agustian, SH, MH ketika dimintai tanggapanya dia angkat bicara, menurutnya ini kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, apakah proyek rehab gedung Aula Husni Hamid ini dilelang atau penunjukan., kalau dilelang, siapa saja peserta lelangnya dan kapan dilelangnya. Untuk mengikuti prosedur lelang tersebut berarti kan sudah diverifikasi seluruh surat surat yang dimiliki perusahaan itu. "Secara otomatis keabsahan surat surat sudah diperiksa,  mulai dari akte pendirian dari notaris dan kelengkapannya,"tuturnya

Selain itu, kata Asep Agustian, dilihat juga dari track record perusahaan tersebut, apakah dia pernah mengerjakan rehab pada tahun sebelumnya. Jika track record nya buruk, perusahaan itu harus diblacklis. 

Asep Agustian merasa heran terhadap alamat kantor CV. WKP, tidak ada kantornya tapi perusahaan itu bisa lolos sebagai pemenang.  "Jangan jangan CV itu dapat pinjem, kalo CV itu dapat pinjam dilihat dari Jurisprudensi itu merupakan tindak pidana bagi pemilik CV dan peminjam, " Terangnya.

Ia menduga CV itu dapat pinjam dan hal itu pernah terjadi. Tingkatan PHL saja bisa melaksanakan sebuah perbuatan pengadaan barang dan jasa. 

Padahal menurut aturan tidak boleh dan melarang para pejabat, pegawai ataupun setingkatnya melakukan pengadaan itu .Tapi harus dilaksanakan pihak yang lain yang memiliki ijin dan keabsahan surat nya dan administrasi nya.(Erwin)

TerPopuler