PELIBATAN ANAK BALITA : CALON KEPALA DESA RENGASDENGKLOK UTARA DAPAT DIDISKUALIFIKASI

PELIBATAN ANAK BALITA : CALON KEPALA DESA RENGASDENGKLOK UTARA DAPAT DIDISKUALIFIKASI

Minggu, 19 Januari 2020, 1:29:00 PM
Pasang iklan

Pelibatan puluhan anak Balita dalam kegiatan Politik Pemilihan Kepala desa  di Rengasdengklok Utara Jumat 17/01/20


Vnews.co.id - Jakarta Sabtu 18/02/20 Komnas Anak : 
Bersesuaian dengan  ketentuan pasal  15 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU RI Nomor :  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  calon Kepala Desa Rengasdengklok Utara yang melibatkan anak-anak balita dalam pengambilan nomor urut calon Kepala Desa, selain  melanggar hak anak tetapi secara hukum juga merupakan pemanfaatan (eksploitasi-red) anak dalam kegiatan politik sehingga calon kepala desa Rengasdengklok  Utara dapat  didiskualifikasi dari pencalonannya.

Sebab dalam ketentuan UU Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik termasuk melibatkan anak dalam rangkaian pemilihan kepala desa.

Perlindungan dalam ketentuan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Arist Merdeka Sitait Ketua Umum Komosi Nasional Perlindungan Anak

Dengan demikian, jika panitia Pemilihan Kepala Deda (Pilkades) sudah secara tegas mengingatkan kepada calon setiap calon kepala desa untuk tidak melibatkan anak yang belum mempunyai hak politik, apalagi anak dalam usia balita dalam rangkaian pemilihan kepala desa agar tidak ragu mendiskualifikasi calon kepala desa tersebut, demikian ditegaskan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam menyikapi pemanfaatan anak balita dalam arak-arakan calon kepala desa Rengasdenglok Utars untuk pengambilan nomor urut calon kepala desa di kantor Panitia Pilkades, Jumat 17/01/20.

Kemarin Jumat 17/02, sejumlah balita dan anak di bawah umur dilibatkan dalam pengawalan pengambilan nomor urut calon Kepala Desa Rengasdengklok  Utara, Kecamatan Rangkas Dengklok   Kabupaten Karawang padahal sebelumnya panitia Pilkades sudah mengingatkan untuk tidak membawa anak-anak dalam mengawal pengambilan nomor urut calon Kepala Desa.
 
Famun fakta sejumlah anak di bawah umur dan balita ikut dilibatkan iring-iringan dari rumah calon kepala desa Rengasdengklok Utara menuju Kantor Kecamatan Rengas Dengklok. Ada yang menggunakan kaos seragam sekolah, baju bebas dan ada juga balita yang memakai ikat kepala bertuliskan BLK (Bersama Lurah dan Kapsul).

Saat dikonfirmasi atas kondisi ini  Ketua Panitia Pilkades Desa Rengasdengklok Utara menjelaskan bahwa pihak panitia sebelumnya sudah mengingatkan agar para calon kepala desa dalam pengambilan nomor urut tidak boleh membawa masa pendukung berlebihan,  tidak boleh membawa iring-iringan kendaraan roda empat,  tidak boleh membawa sajam,  miras dan melibatkan anak kecil juga.  

Saya juga sudah megingatkan  sebelumnya kepada calon kepala desa untuk tidak membawa masa terlalu banyak, dan tidak boleh membawa anak-anak kata Saifudin Ketua Pilkades Desa Rengasdengklok Utara Kamis 16 Januari 2020.

Saya telah mengingatkan kepada semua para calon kepala desa agar tidak membawa masa terlalu banyak dalam  pengambilan nomor urut.  

Ia pun telah menyampaikan kepada para calon kepala desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi gesekan dan hal-hal yang tidak diinginkan saat bertemu dengan massa lawan politik. Setiap calon harus bisa menjaga keamanan dan agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan,  namun yang terjadi setiap calon kepala desa  ada juga yang membawa balita dan anak kecil untuk mengawal calon kepala desa mengambil nomor pungkasnya.

Lebih jauh Arist menegaskan sesuai dengan fakta yang ada, serta pengabaian terhadap peringatan Panitia Pilkades untuk tidak melibatkan dalam rangkaian pemilihan kepala desa, dan ketentuan pasal 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak yang ditugasi untuk melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran gak anak di Indobesia mendesak segera Ketua Panitia Pilkades untuk mempertimbangkan mengenakan saksi berupa tindakan diskualifikasi dari pencalonan Kepala Desa.(red)

TerPopuler